BANDARLAMPUNG, RUANGBERITA.CO.ID – Walikota Bandarlampung Eva Dwiana resmi mengukuhkan pengurus DPD Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (APKARI) provinsi Lampung di Gedung Semergou, Selasa (16/7/2024).
Dalam sambutannya, walikota Eva Dwiana mengucapkan selamat kepada anggota pengurus DPD APKARI provinsi Lampung yang telah dilantik.
” Atas nama pemerintah kota Bandarlampung, kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang dipercaya memegang amanah, sebagai pengurus DPD APKARI provinsi Lampung. Selamat bekerja, semoga APKARI provinsi Lampung tetap eksis ditengah-tengah masyarakat kota Bandarlampung,” ucapnya.
Menurutnya, APKARI merupakan salah satu mitra pemerintah kota Bandarlampung dalam pembangunan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
“Saya berharap dalam menjalankan peran dan tugasnya, APKARI dapat mengembangkan pola pikir juga sikap positif anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam pengembangan IPTEK dan berupaya secara inovatif untuk melakukan pengembangan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan,”harapnya.
Selain itu, lanjutnya, APKARI juga diharapkan dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kebakaran dan penyelamatan dengan prinsip satu korp, satu standar, dan satu komando.
“Karena APKARI merupakan satu-satunya organisasi yang mewakili anggotanya ditingkat nasional dan internasional di bidang penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan,” paparnya.
“Saya percaya saudara – saudara yang duduk dalam kepengurusan APKARI provinsi Lampung dengan berbekal pengalaman pengalaman dan penugasan sebelumnya akan mampu mengemban kinerja organisasi yang lebih baik lagi dalam mengahadapi berbagai tantangan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPD APKARI Provinsi Lampung Anthoni Irawan dalam sambutannya menjelaskan ada dua program kerja yang segera akan dibicarakan ditingkat kepengurusan yaitu terbentuknya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan di tujuh kabupaten serta kesejahteraan petugas Damkar.
“Dari 15 kabupaten/kota di Lampung baru delapan yang ada Dinas Damkarnya, kami akan mendorong tujuh kabupaten kota untuk segera membentuk Dinas Damkar,” jelasnya.
“Selain itu ada juga persoalan kesejahteraan petugas Damkar di daerah. Tugas kami (Apkari) memberikan pemahaman kepada kabupaten/kota jangan sampai Damkar dianggap sebelah mata, kami akan memberikan masukan kepada pimpinan daerah tentang hal tersebut,” pungkasnya. (RB)
