BANDARLAMPUNG, RUANGBERITA.CO.ID– Hujan deras yang mengguyur Bandar Lampung pada Jumat malam, 21 Februari 2025, kembali menyebabkan banjir di sejumlah titik kota. Genangan air yang menghambat aktivitas masyarakat ini terjadi hanya beberapa saat setelah pelantikan Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, S.E., M.Si., dan Wakil Wali Kota, Drs. H. Deddy Amarullah, pada hari yang sama. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan drainase, ruang terbuka hijau (RTH), dan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Koordinator Gerakan Solidaritas Pemuda Lampung (GASPUL), Dwiki Simbolon, menyampaikan harapannya agar pemerintah kota dapat lebih fokus dalam menangani permasalahan mendasar seperti sistem drainase, penyediaan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah.
“Kami melihat upaya pembangunan terus dilakukan, dan tentu itu hal yang baik. Namun, kami juga berharap agar penanganan banjir serta perbaikan infrastruktur dasar bisa menjadi prioritas yang lebih utama,” ujar Dwiki.
Dalam wawancara usai pelantikan, Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur kota. Ia juga sebelumnya menyampaikan rencana pembangunan flyover di Way Halim serta proyek kereta gantung yang menghubungkan rumah dinas wali kota dengan Teluk Lampung. Namun, di tengah rencana pembangunan tersebut, GASPUL menilai bahwa masalah yang lebih mendesak seperti banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan dan mengganggu aktivitas serta menyebabkan kerugian masyarakat tidak boleh dikesampingkan.
“Pembangunan tentu membawa manfaat bagi kota, tetapi ada baiknya jika aspek infrastruktur dasar seperti drainase, perbaikan jalan, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah juga mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Terlebih lagi, banjir yang kembali melanda ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem drainase serta optimalisasi RTH dan pengelolaan sampah harus menjadi agenda utama pemerintah,” tambah Dwiki.
Sebelumnya, GASPUL juga telah menyampaikan kajian mengenai isu lingkungan di Bandar Lampung saat mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung pada 11 Februari 2025.
Beberapa poin utama yang mereka soroti antara lain:
- Optimalisasi Daerah Resapan Air – Pembangunan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan agar tidak mengurangi daya serap air.
- Perbaikan Sistem Drainase – Pemeliharaan dan peningkatan drainase sangat diperlukan untuk mengurangi risiko genangan air.
- Pengelolaan Sampah yang Lebih Efektif – Sampah yang menyumbat saluran air berkontribusi pada terjadinya banjir dan perlu solusi yang lebih sistematis.
- Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) – RTH berperan penting dalam menyerap air hujan dan mengurangi dampak genangan, sehingga pengembangannya harus menjadi prioritas.
Selain itu, GASPUL juga mencermati pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Siger Milenial yang menelan anggaran Rp20,5 miliar. Wali Kota menyebut JPO ini sebagai destinasi wisata baru, namun GASPUL menilai bahwa fungsi utama JPO adalah sebagai fasilitas penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki. Di sisi lain, keberadaan JPO ini justru menimbulkan pertanyaan: apakah pembangunan infrastruktur yang ada benar-benar mengutamakan kebutuhan utama masyarakat? Menjadikannya sebagai destinasi wisata dirasa kurang sesuai dengan tujuan utamanya, terutama ketika masih banyak infrastruktur jalan yang rusak dan belum mendapatkan perhatian yang memadai.
GASPUL berharap agar Pemkot dapat mempertimbangkan keseimbangan antara proyek infrastruktur strategis dan perbaikan fasilitas dasar yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan pendekatan yang komprehensif, kota ini bisa berkembang lebih baik tanpa mengesampingkan kebutuhan utama warganya.
“GASPUL menegaskan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya sekadar proyek besar, tetapi juga bagaimana infrastruktur dasar dikelola dengan baik untuk kesejahteraan warga. Dengan adanya evaluasi prioritas dan pendekatan yang lebih inklusif, kami optimis Bandar Lampung bisa menjadi kota yang lebih nyaman dan ramah bagi semua,” tutup Dwiki. (Rls/RB)
