BANDARLAMPUNG,RUANGBERITA.CO.ID – Walikota Bandarlampung Eva Dwiana mengingatkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan prinsip good governance secara konsisten di tengah tantangan birokrasi, dinamika kebijakan serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan.Jumat (14/11/2025).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh walikota Eva Dwiana saat memberikan sambutan pada kegiatan seminar nasional kerjasama APHTN-HAN Pengurus wilayah provinsi Lampung dan pemerintah kota Bandarlampung.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara akademis, praktisi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendorong terwujudnya birokrasi yang adaptif, inovatif dan berintegritas,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah kota Bandarlampung terus berkomitmen untuk terus menjalankan reformasi birokrasi yang berpihak pada pelayanan publik.
“Digitalisasi pelayanan, peningkatan kualitas aparatur dan penguatan akuntabilitas menjadi fokus utama kami agar tata kelola pemerintahan semakin efisien dan responsif,” ujarnya.
Pemkot Bandarlampung Komitmen Jalankan Reformasi Birokrasi
Lebih jauh bunda Eva menyampaikan pihaknya menyadari bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah , tetapi juga oleh peran perguruan tinggi, para akademis dan juga peran organisasi seperti APHTN-HAN yang menjadi motor penggerak dalam memberikan landasan keilmuan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik.
foto : Walikota Eva Dwiana saat menghadiri kegiatan seminar nasional kerjasama APHTN-HAN dengan pemerintah daerah kota Bandarlampung.
“Saya berharap kegiatan seminar nasional ini dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik,” harapnya.
Orang nomor satu di kota Tapis Berseri ini juga mengatakan melalui forum ini bisa menjadikan sebagai ruang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan praktek Pemerintahan, antara teori dan kebijakan.
” Sehingga reformasi birokrasi tidak hanya menjadi wacana tetapi menjadi gerakan perubahan menuju pemerintahan yang melayani,” katanya.
Diketahui seminar APHTN-HAN ini bertema “Peran HTN-HAN dan Tantangan Penyelenggaraan pemerintahan daerah baru : Dari good governance sampai reformasi birokrasi. (Din/LN)
