BANDARLAMPUNG, RUANGBERITA.CO.ID – Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana menagih Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemerintah Provinsi Lampung, namun hingga kini tak ada respon dari Gubernur Arinal. Rabu (6/2/2024).
Walikota Eva Dwiana mengatakan, hingga saat ini pemerintah kota masih menunggu pemprov untuk membayar DBH sebesar Rp 115 Miliar.
“Dana bagi hasil sampai sekarang belum,” ungkapnya saat launching air kemasan Siger Mineral, Selasa (5/4)
Disampaikan Eva Dwiana, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tidak mau tahu soal dana bagi hasil ini.
“Dan kalau Bunda lihat pak gubernur juga enggak mau tahu dengan persoalan ini,” jelasnya.
Disinggung, apakah sudah mengirimkan surat atau lainnya, Eva Dwiana menyampaikan, jika pihaknya telah membicarakan hal ini secara langsung dengan pemerintah provinsi, namun jawabannya selalu nanti akan dibayarkan.
“Kalau dari provinsi jawabannya hanya nanti-nanti dan dari Pak Gubernur belum ada jawaban,” bebernya.
Padahal, menurut walikota wanita pertama Kota Bandar Lampung itu DBH merupakan haknya daerah yang seharusnya segera diberikan.
“Dana bagi hasil ini kan untuk daerah, jadi haknya daerah. Apalagi Pemerintah Kota Bandar Lampung triwulan 1, 2 dan 3 itu sekitaran Rp 100 miliar dan di tahun 2022 itu 15 miliar belum dibayar. Jadi total Rp 115 miliar yang belum dibayar dana bagi hasil,” tegasnya.
Lebih lanjut,Eva menyampaikan bahwa dana bagi hasil itu sangatlah penting. Pasalnya, dana tersebut akan digunakan pembangunan dan realisasi program di Kota Tapis Berseri.
“Pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung kita berharap dari dana bagi hasil itu, dan untuk program-program juga dari dana bagi hasil itu,” jelasnya.
“Dana bagi hasil itu untuk membantu daerah karena kita membangun itu bukan untuk gaya-gayaan itu memang program pemerintah yang yang memang harus dibangun,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Eva Dwiana meminta Pemprov Lampung untuk segera menyalurkan DBH ke Pemkot Bandar Lampung.
“Ya jelas kita meminta hak kita, harapan kita ya segera diberikan. Karena dari pemerintah pusat sudah mengirimkan dana bagi hasil itu. Seharusnya provinsi itu harus lebih tahu dong karena daerah sangat membutuhkan,” ungkapnya. (RB)
